CARAPANDANG.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Kartu Prakerja merupakan salah satu program G to P (Government to People) paling masif dibandingkan negara-negara lain.
Dalam acara Temu Raya Kita Prakerja yang disaksikan secara daring, Jumat, Menko Airlangga menyampaikan bahwa dalam pertemuan UNESCO di Marrakesh, setiap perwakilan dari hampir seluruh negara melaporkan upaya mencari jalan keluar untuk menghadapi tantangan dunia ke depan dan Indonesia melalui Kartu Prakerja menjadi negara yang paling siap dalam menghadapi tantangan tersebut.
“Tantangan terkait transformasi digital, green economy yang membutuhkan tenaga dan adult life long learning. Dari hampir seluruh negara yang memaparkan yang paling siap dan sudah operasional, Insya Allah dari Indonesia melalui Kartu Prakerja,” ucapnya.
Selain itu, dalam pertemuan di Davos, Swiss pada akhir Mei lalu, lanjutnya, Perdana Menteri dari Belanda menyampaikan ketertarikannya kepada Kartu Prakerja dan berpendapat program serupa cocok direplikasi di negara-negara berkembang.
Hingga hari ini, tercatat sudah sebanyak 12,8 juta orang yang mengikuti program Kartu Prakerja dan 95 persennya telah menerima insentif.
“Ini juga bagian dari SDGs karena program ini dinikmati di 514 kabupaten kota se Indonesia,” tuturnya
Peserta Kartu Prakerja sebanyak 56 persennya tinggal di desa, kemudian 49 persen adalah perempuan dan sekitar 3 persen adalah penyandang disabilitas. Sebanyak 30 persen peserta yang sebelumnya menganggur kini telah bekerja atau berwirausaha, lalu 90 persen mengaku Kartu Prakerja membantu meningkatkan kompetensi, produktivitas dan meningkatkan daya saing.
Kemudian sebanyak 66 persen menggunakan sertifikasi pra kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu, 92 persen menggunakan dana bantuan sebesar Rp600 ribu untuk 4 bulan untuk membeli pangan serta 70 persen untuk modal usaha.
Halaman :
Dalam acara Temu Raya Kita Prakerja yang disaksikan secara daring, Jumat, Menko Airlangga menyampaikan bahwa dalam pertemuan UNESCO di Marrakesh, setiap perwakilan dari hampir seluruh negara melaporkan upaya mencari jalan keluar untuk menghadapi tantangan dunia ke depan dan Indonesia melalui Kartu Prakerja menjadi negara yang paling siap dalam menghadapi tantangan tersebut.
“Tantangan terkait transformasi digital, green economy yang membutuhkan tenaga dan adult life long learning. Dari hampir seluruh negara yang memaparkan yang paling siap dan sudah operasional, Insya Allah dari Indonesia melalui Kartu Prakerja,” ucapnya.
Selain itu, dalam pertemuan di Davos, Swiss pada akhir Mei lalu, lanjutnya, Perdana Menteri dari Belanda menyampaikan ketertarikannya kepada Kartu Prakerja dan berpendapat program serupa cocok direplikasi di negara-negara berkembang.
Hingga hari ini, tercatat sudah sebanyak 12,8 juta orang yang mengikuti program Kartu Prakerja dan 95 persennya telah menerima insentif.
“Ini juga bagian dari SDGs karena program ini dinikmati di 514 kabupaten kota se Indonesia,” tuturnya
Peserta Kartu Prakerja sebanyak 56 persennya tinggal di desa, kemudian 49 persen adalah perempuan dan sekitar 3 persen adalah penyandang disabilitas. Sebanyak 30 persen peserta yang sebelumnya menganggur kini telah bekerja atau berwirausaha, lalu 90 persen mengaku Kartu Prakerja membantu meningkatkan kompetensi, produktivitas dan meningkatkan daya saing.
Kemudian sebanyak 66 persen menggunakan sertifikasi pra kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu, 92 persen menggunakan dana bantuan sebesar Rp600 ribu untuk 4 bulan untuk membeli pangan serta 70 persen untuk modal usaha.
.jpg "Saatnya Perempuan Menjadi Subjek Pengendalian Perubahan Iklim")
.jpg "Komika Babe Cabita Tutup Usia")
.jpg "Thomas Roijakkers Didapuk Sebagai Pelatih Baru RANS Simba")
