CARAPANDANG.COM – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Se-Jawa meminta Presiden Joko Widodo mencopot Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator PPKM Darurat. Menurut mereka dasar hukum penunjukkan Luhut tersebut sangat lemah.
Punca dari permintaan tersebut adalah karena masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Menurut Kami hal ini kontras dengan sikap pemerintah yang memaksa rakyat dalam negeri untuk tidak keluyuran.
"Mobilisasi dan interaksi warga di dalam negeri ditekan sedemikian rupa, namun arus masuk masuk dari luar negeri dibebaskan, bahkan TKA Asing terutama China bebas masuk. Kebijakan Pemerintah Jokowi seperti ini sangat keblinger," demikian sikap KAMI se-Jawa mengutip RMOL.
Dari kacamata KAMI, Luhut bukanlah atasan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat dan dilindungi UU Otonomi Daerah. Gubernur, Bupati dan Walikota bukan bawahan Luhut.
"Karena itu, dia tak berhak memberi perintah apalagi mengancam akan memecat pimpinan daerah bila tidak melaksanaka PPKM Darurat," tekan KAMI.
Oleh karenanya, KAMI meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan penunjukan Luhut sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali.
"Luhut Binsar sangat tidak pantas menjadi Koordinator PPKM Wilayah Jawa Bali, untuk itu seharusnya dipecat," demikian sikap KAMI se-Jawa.
Punca dari permintaan tersebut adalah karena masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Menurut Kami hal ini kontras dengan sikap pemerintah yang memaksa rakyat dalam negeri untuk tidak keluyuran.
"Mobilisasi dan interaksi warga di dalam negeri ditekan sedemikian rupa, namun arus masuk masuk dari luar negeri dibebaskan, bahkan TKA Asing terutama China bebas masuk. Kebijakan Pemerintah Jokowi seperti ini sangat keblinger," demikian sikap KAMI se-Jawa mengutip RMOL.
Dari kacamata KAMI, Luhut bukanlah atasan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat dan dilindungi UU Otonomi Daerah. Gubernur, Bupati dan Walikota bukan bawahan Luhut.
"Karena itu, dia tak berhak memberi perintah apalagi mengancam akan memecat pimpinan daerah bila tidak melaksanaka PPKM Darurat," tekan KAMI.
Oleh karenanya, KAMI meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan penunjukan Luhut sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali.
"Luhut Binsar sangat tidak pantas menjadi Koordinator PPKM Wilayah Jawa Bali, untuk itu seharusnya dipecat," demikian sikap KAMI se-Jawa.
.jpeg "Haedar Nashir: Indonesia U-23 Mewakili Asa Indonesia Emas di Dunia Olahraga")
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
.jpg "Uji Publik Kemensos Tata Cara Usulan DTKS Musyawarah Desa")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")
