CARAPANDANG - Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2022 kepada Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, di Auditorium Tower BPK RI. Dalam laporan itu, Kemensos memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Anggota III BPK menjelaskan bahwa opini WTP diperoleh Kemensos karena telah berhasil menekan temuan dalam jumlah yang sangat besar dalam satu tahun terakhir.
“Termasuk Kemensos, lebih dari 100 sekian triliun bansos untuk recovery Covid-19 tetap berjalan, dan sampai saat ini, recovery itu berjalan dengan baik. Tahun lalu, kami dengan bu Risma menemukan Rp6 triliun yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam kurun waktu seminggu, dua minggu, sebulan kami terus melakukan uji pertanggungjawaban,” kata Achsanul.
Kemensos termasuk entitas yang memberikan respon cepat dan serius terhadap semua temuan BPK.
“Tahun ini yang luar biasa, hanya tersisa Rp200 miliar dari Rp6 triliun lebih. Ini effort yang luar biasa. Apresiasi kami kepada Kemensos dalam menjalankan program-programnya. Dan BPK terus memberikan arahan kepada Kemensos hal-hal penting yang harus dilakukan,” Achsanul mengungkapkan.
Opini WTP ini diperoleh setelah pemeriksaan yang dilaksanakan di awal tahun. Achsanul mengungkapkan, pemeriksaan LK entitas yang dilakukan tiap tahun mengikuti aturan yang berlaku.
“Pemeriksaan ini merupakan mandat undang-undang. Jadi kami memeriksa entitas yang Bapak/Ibu pimpin dari Januari sampai dengan April setiap tahun untuk laporan keuangan tahun sebelumnya. Sementara untuk pemeriksaan yang lain seperti pemeriksaan PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu), pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan investigatif adalah tindak lanjut dari pemeriksaan LK ini,” katanya.
Kemensos sendiri merupakan salah satu dari entitas signifikan yang mendapat perhatian oleh BPK RI bersama dengan tujuh K/L lainnya. Ketujuh kementerian dan lembaga (K/L) tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Tidak hanya Menteri Sosial yang menghadiri acara ini. Plh. Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Staf Khusus Menteri Sosial (SKM) Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa, SKM Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Doddi Madya, dan Plt. Irjen Dody Sukmono pun terlihat turut mendampingi Menteri Sosial.
Anggota III BPK menjelaskan bahwa opini WTP diperoleh Kemensos karena telah berhasil menekan temuan dalam jumlah yang sangat besar dalam satu tahun terakhir.
“Termasuk Kemensos, lebih dari 100 sekian triliun bansos untuk recovery Covid-19 tetap berjalan, dan sampai saat ini, recovery itu berjalan dengan baik. Tahun lalu, kami dengan bu Risma menemukan Rp6 triliun yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam kurun waktu seminggu, dua minggu, sebulan kami terus melakukan uji pertanggungjawaban,” kata Achsanul.
Kemensos termasuk entitas yang memberikan respon cepat dan serius terhadap semua temuan BPK.
“Tahun ini yang luar biasa, hanya tersisa Rp200 miliar dari Rp6 triliun lebih. Ini effort yang luar biasa. Apresiasi kami kepada Kemensos dalam menjalankan program-programnya. Dan BPK terus memberikan arahan kepada Kemensos hal-hal penting yang harus dilakukan,” Achsanul mengungkapkan.
Opini WTP ini diperoleh setelah pemeriksaan yang dilaksanakan di awal tahun. Achsanul mengungkapkan, pemeriksaan LK entitas yang dilakukan tiap tahun mengikuti aturan yang berlaku.
“Pemeriksaan ini merupakan mandat undang-undang. Jadi kami memeriksa entitas yang Bapak/Ibu pimpin dari Januari sampai dengan April setiap tahun untuk laporan keuangan tahun sebelumnya. Sementara untuk pemeriksaan yang lain seperti pemeriksaan PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu), pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan investigatif adalah tindak lanjut dari pemeriksaan LK ini,” katanya.
Kemensos sendiri merupakan salah satu dari entitas signifikan yang mendapat perhatian oleh BPK RI bersama dengan tujuh K/L lainnya. Ketujuh kementerian dan lembaga (K/L) tersebut perlu mendapat perhatian khusus karena berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Tidak hanya Menteri Sosial yang menghadiri acara ini. Plh. Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Staf Khusus Menteri Sosial (SKM) Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa, SKM Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Doddi Madya, dan Plt. Irjen Dody Sukmono pun terlihat turut mendampingi Menteri Sosial.
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
