CARAPANDANG - Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan menekan angka stunting melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif, serta melalui dukungan anggaran dalam APBN.
Jumlah anggaran belanja pemerintah untuk mendukung percepatan penurunan stunting, yaitu sebesar Rp34,15 triliun pada 2022 dan Rp30,4 triliun pada 2023.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta menyampaikan bahwa untuk membangun dan memajukan Indonesia, dibutuhkan SDM yang lebih tangguh dan produktif.
“Kami memilih desain belanja negara yang cukup untuk membuat anak-anak kita mampu tumbuh dengan sehat dan menjadi manusia cerdas. Perhatian APBN kepada anak-anak ada di banyak area. Kami ingin memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan vaksinasi yang baik, makanan yang cukup, pendidikan yang baik, dan sebagainya,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (22/7/2023).
Dia menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, APBN mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor kesehatan sebagai salah satu sektor yang paling terdampak pandemi.
Perhatian juga diberikan untuk sektor lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak-anak, misalnya sektor pendidikan melalui Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang pada 2022 dialokasikan sebesar Rp10 triliun untuk 780.000 mahasiswa.
Pada 2023, jumlahnya meningkat menjadi Rp12,8 triliun untuk 893.000 mahasiswa.
"Anggaran kita untuk bidang pendidikan tidak menurun, bahkan kita memberikan alokasi anggaran khusus agar anak-anak bisa mengakses pendidikan secara daring. Itu menjadi biaya ekstra. Kita distribusikan penggunaan akses internet secara gratis kepada banyak siswa dan mahasiswa,” jelas Isa.
Sementara di bidang kesehatan dan perlindungan anak, dia menjelaskan, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
Adapun, alokasi APBN untuk mendukung kesejahteraan anak di bidang kesehatan dan perlindungan anak, yakni sebesar Rp48,3 triliun pada 2022 dan Rp49,4 triliun pada 2023.
Sementara itu, Isa mengatakan, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yaitu intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.
Isa berharap seluruh pihak yang terlibat dalam berbagai program APBN untuk anak-anak Indonesia dapat terus bekerja sama dan memanfaatkan anggaran itu dengan maksimal.
Dia menambahkan, stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting, imbuhnya, telah menjadi fokus utama pemerintah sejak 2017.
Namun, hingga saat ini, angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan Survei Status Gizi Nasional 2022, angka prevalensi stunting mencapai 21,6 persen.
Dalam hal ini, pemerintah menargetkan angka stunting mampu turun menjadi 14 persen pada 2024.
“Kami ingin tahun depan bisa di bawah 14 persen. Ini satu journey yang ternyata tidak mudah.Walaupun sudah jauh menurun dibanding 2-3 tahun lalu, tetapi target 14 persen tinggal 1 tahun. Ini bukan challenge yang sederhana, kita harus makin fokus,” kata Isa.
Jumlah anggaran belanja pemerintah untuk mendukung percepatan penurunan stunting, yaitu sebesar Rp34,15 triliun pada 2022 dan Rp30,4 triliun pada 2023.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta menyampaikan bahwa untuk membangun dan memajukan Indonesia, dibutuhkan SDM yang lebih tangguh dan produktif.
“Kami memilih desain belanja negara yang cukup untuk membuat anak-anak kita mampu tumbuh dengan sehat dan menjadi manusia cerdas. Perhatian APBN kepada anak-anak ada di banyak area. Kami ingin memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan vaksinasi yang baik, makanan yang cukup, pendidikan yang baik, dan sebagainya,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (22/7/2023).
Dia menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, APBN mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor kesehatan sebagai salah satu sektor yang paling terdampak pandemi.
Perhatian juga diberikan untuk sektor lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak-anak, misalnya sektor pendidikan melalui Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang pada 2022 dialokasikan sebesar Rp10 triliun untuk 780.000 mahasiswa.
Pada 2023, jumlahnya meningkat menjadi Rp12,8 triliun untuk 893.000 mahasiswa.
"Anggaran kita untuk bidang pendidikan tidak menurun, bahkan kita memberikan alokasi anggaran khusus agar anak-anak bisa mengakses pendidikan secara daring. Itu menjadi biaya ekstra. Kita distribusikan penggunaan akses internet secara gratis kepada banyak siswa dan mahasiswa,” jelas Isa.
Sementara di bidang kesehatan dan perlindungan anak, dia menjelaskan, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, di antaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
Adapun, alokasi APBN untuk mendukung kesejahteraan anak di bidang kesehatan dan perlindungan anak, yakni sebesar Rp48,3 triliun pada 2022 dan Rp49,4 triliun pada 2023.
Sementara itu, Isa mengatakan, APBN memuat anggaran percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan melalui tiga intervensi, yaitu intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.
Isa berharap seluruh pihak yang terlibat dalam berbagai program APBN untuk anak-anak Indonesia dapat terus bekerja sama dan memanfaatkan anggaran itu dengan maksimal.
Dia menambahkan, stunting merupakan salah satu isu serius di bidang kesehatan yang tengah dihadapi Indonesia. Penurunan angka stunting, imbuhnya, telah menjadi fokus utama pemerintah sejak 2017.
Namun, hingga saat ini, angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan Survei Status Gizi Nasional 2022, angka prevalensi stunting mencapai 21,6 persen.
Dalam hal ini, pemerintah menargetkan angka stunting mampu turun menjadi 14 persen pada 2024.
“Kami ingin tahun depan bisa di bawah 14 persen. Ini satu journey yang ternyata tidak mudah.Walaupun sudah jauh menurun dibanding 2-3 tahun lalu, tetapi target 14 persen tinggal 1 tahun. Ini bukan challenge yang sederhana, kita harus makin fokus,” kata Isa.
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
.jpg "IOC: AI Bisa Dimanfaatkan untuk Tunjang Performa Atlet")
