Para pembonceng juga dengan bebasnya membentangkan spanduk tuntutan Jokowi mundur.
"Tuntutan ini jelas bertolak belakang dengan aspirasi mahasiswa. Pada saat yang sama, kita juga menyaksikan aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Ade Armando," katanya.
Untuk itu, politisi asal Sumenep, Madura, ini berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi mahasiswa ke depan agar menjaga kemurnian aksi massa.
Caranya dengan menjalankan manajemen aksi massa yang terorganisasi dengan baik serta senantiasa menjauhkan diri dari aksi-aksi kekerasan dan vandalisme.
Said menilai naiknya eskalasi politik saat ini dipicu oleh sebagian pembantu presiden yang tidak bertanggung jawab melemparkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode.
Padahal nyata-nyata wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi. "Agar kiranya Presiden Joko Widodo serius mengevaluasi pembantu-pembantunya yang menimbulkan langkah-langkah kontraproduktif," katanya.
Said juga berharap setelah pelantikan penyelenggaraan pemilu, yakni Komisioner KPU dan Bawaslu, sesegera mungkin mempersiapkan tahapan pelaksanaan pemilu dan berbagai ketentuan teknis perundangan, dengan berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR RI.
PDI Perjuangan meminta semua pihak menghentikan hiruk-pikuk tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Hendaknya semua pihak mempersiapkan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 berjalan lebih berkualitas baik dari sisi pemilih, kontestan maupun penyelenggara dan sistemnya," kata Said.
Halaman :
"Tuntutan ini jelas bertolak belakang dengan aspirasi mahasiswa. Pada saat yang sama, kita juga menyaksikan aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Ade Armando," katanya.
Untuk itu, politisi asal Sumenep, Madura, ini berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi mahasiswa ke depan agar menjaga kemurnian aksi massa.
Caranya dengan menjalankan manajemen aksi massa yang terorganisasi dengan baik serta senantiasa menjauhkan diri dari aksi-aksi kekerasan dan vandalisme.
Said menilai naiknya eskalasi politik saat ini dipicu oleh sebagian pembantu presiden yang tidak bertanggung jawab melemparkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode.
Padahal nyata-nyata wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi. "Agar kiranya Presiden Joko Widodo serius mengevaluasi pembantu-pembantunya yang menimbulkan langkah-langkah kontraproduktif," katanya.
Said juga berharap setelah pelantikan penyelenggaraan pemilu, yakni Komisioner KPU dan Bawaslu, sesegera mungkin mempersiapkan tahapan pelaksanaan pemilu dan berbagai ketentuan teknis perundangan, dengan berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR RI.
PDI Perjuangan meminta semua pihak menghentikan hiruk-pikuk tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Hendaknya semua pihak mempersiapkan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 berjalan lebih berkualitas baik dari sisi pemilih, kontestan maupun penyelenggara dan sistemnya," kata Said.
.jpg "Kemensos Membuka 40.839 Formasi ASN")
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
