.jpg "Kemenkes")
Anna Kurniati, Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan menyampaikan ada tiga tantangan utama pengelolaan SDM Kesehatan di Indonesia yaitu kekurangan jumlah tenaga kesehatan, distribusi tidak merata dan kurangnya pelatihan berbasis kompetensi.
Kementerian Kesehatan bersama stakeholder perlu terus berkolaborasi dalam pemenuhan tenaga Kesehatan. Sebagai gambaran, terkait dengan ketersediaan SDM Kesehatan, paling tinggi celahnya di wilayah Indonesia timur yang mana 63 persen puskesmas di wilayah tersebut dilaporkan kosong.
Dari segi kelengkapan tenaga kesehatan, menurut data SISDMK Kemenkes, puskesmas yang belum lengkap 9 jenis tenaga kesehatan paling banyak di wilayah Jawa Barat. Kemudian dari segi kategori wilayah, Puskesmas yang belum lengkap didominasi di wilayah pedesaan.
Kementerian Kesehatan terus mendorong pemerintah daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan di wilayahnya. Untuk rekruitmen PPPK, pemenuhan tenaga keshaatan harus sesuai dengan standar minimal dan formasi yang kosong agar dapat dipenuhi terlebih dahulu.
Terkait dengan penugasan khusus, Kemenkes meminta Pemerintah daerah untuk dapat menjamin keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan, memfasilitasi kebutuhan sarana, prasarana dan tempat tinggal, menerbitkan Surat Ijin Praktek (SIP) serta monitoring pelaksanaan penugasan khusus.
''Mengingat penugasan khusus ini sasaran utamanya adalah wilayah terpencil, kami meminta agar pemda memperhatikan keamanan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah tersebut,'' tegasnya.
Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat dan memenuhi kebutuhan serta kompetensi tenaga Kesehatan.
Hal ini seperti yang dilakukan oleh Pemda Banyumas yang dalam pemenuhan SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui perekrutan tenaga CPNS, tenaga kontrak (daerah, BLUD dan BOK), P3K dan intership dokter umum.
''Upaya peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan, kerjasama dengan perguruan tinggi dan memberikan kesempatan kepada nakes untuk meningkatkan pendidikan serta penguatan anggaran dan insentif,'' kata Achmad Husein, Bupati Banyumas.
Komitmen yang sama juga datang dari Pemerintah Kota Bukit Tinggi. Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi, Martias Marwanto menyampaikan daerahnya berkomitmen kuat dalam memenuhi dan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di pelayanan primer.
Halaman :
Kementerian Kesehatan bersama stakeholder perlu terus berkolaborasi dalam pemenuhan tenaga Kesehatan. Sebagai gambaran, terkait dengan ketersediaan SDM Kesehatan, paling tinggi celahnya di wilayah Indonesia timur yang mana 63 persen puskesmas di wilayah tersebut dilaporkan kosong.
Dari segi kelengkapan tenaga kesehatan, menurut data SISDMK Kemenkes, puskesmas yang belum lengkap 9 jenis tenaga kesehatan paling banyak di wilayah Jawa Barat. Kemudian dari segi kategori wilayah, Puskesmas yang belum lengkap didominasi di wilayah pedesaan.
Kementerian Kesehatan terus mendorong pemerintah daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan di wilayahnya. Untuk rekruitmen PPPK, pemenuhan tenaga keshaatan harus sesuai dengan standar minimal dan formasi yang kosong agar dapat dipenuhi terlebih dahulu.
Terkait dengan penugasan khusus, Kemenkes meminta Pemerintah daerah untuk dapat menjamin keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan, memfasilitasi kebutuhan sarana, prasarana dan tempat tinggal, menerbitkan Surat Ijin Praktek (SIP) serta monitoring pelaksanaan penugasan khusus.
''Mengingat penugasan khusus ini sasaran utamanya adalah wilayah terpencil, kami meminta agar pemda memperhatikan keamanan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah tersebut,'' tegasnya.
Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat dan memenuhi kebutuhan serta kompetensi tenaga Kesehatan.
Hal ini seperti yang dilakukan oleh Pemda Banyumas yang dalam pemenuhan SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui perekrutan tenaga CPNS, tenaga kontrak (daerah, BLUD dan BOK), P3K dan intership dokter umum.
''Upaya peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan, kerjasama dengan perguruan tinggi dan memberikan kesempatan kepada nakes untuk meningkatkan pendidikan serta penguatan anggaran dan insentif,'' kata Achmad Husein, Bupati Banyumas.
Komitmen yang sama juga datang dari Pemerintah Kota Bukit Tinggi. Sekretaris Daerah Kota Bukit Tinggi, Martias Marwanto menyampaikan daerahnya berkomitmen kuat dalam memenuhi dan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di pelayanan primer.
.jpg "KSB Desa Talagajaya Garut Diapresiasi Kemensos")
